diadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing.
INTI : mulai sekarang, pembayaran retribusi perpanjangan RPTKA/IMTA bagi TKA yang
bekerja di wilayah Bekasi, dilakukan di pemerintah daerah Bekasi melalui rekening bank
JABAR. Nomor rekening pada gambar pertama.
Acara tersebut menampikan 3 pembiacara: Bapak Edy Yuwono dari Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Bapak Heru S., Kepala Imigrasi Bekasi dan Bp. Alim Kuncoro
dari Polresta yang merupakan Kanib Bagian Orang Asing.
Materi presentasi dari Bapak Heru S., telah saya upload beberapa waktu yang lalu, pada
kesempatan ini saya akan menguraikan paparan Bapak Edi Yuwono. Pada insert gambar
akan saya upload scan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 3 Tahun 2013. Jika di
antara anda ada yang menginginkan dokumen tersebut, sila mengirim email ke
hastatrans@yahoo.co.id.
Berikut ini resume presentasi Bapak Edy Yuwono yang sempat saya tulis:
1 Bahwa pemerintah bekerja berdasarkan Undang-undang.
2 Landasan hukum retribusi perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA):
1) UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28.
2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
4) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5) PP Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku Pada Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota
7) PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
8) PP Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis & Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
9) Permenakertrans No. 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan TKA
3. Pemberi kerja yang diperbolehkan menggunakan TKA:
1) Kantor perwakilan dagang asing.
2) Perusahaan PMA.
3) Badan Usaha pelaksana proyek pemerintah.
4) Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.
5) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, keagamaan.
6) Lembaga impresariat
4. Analisa kelayakan
Analisa kelayakan pengunaan TKA meliputi 3 aspek:
1) Aspek prosperity
2) Aspek security
3) Aspek legalitas
Setiap orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja akan dianalisa oleh
Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi yang tidak bisa dilakukan oleh
pemerintah daerah karena Kementrian memiliki yang bisa memantau ketiga aspek
di atas sampai ke pelosok Indonesia, sedangkan pemerintah daerah hanya bisa
menjangkau di daerahnya.
5. Kewajiban Pemberi Kerja:
1) Memiliki izin tertulis dari kementrian atau pejabat yang ditunjuk.
2) Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA.
3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagai tenaga kerja pendamping.
4) Memiliki RPTKA, IMTA.
6. Tata Cara Permohonan Pengesahan RPTKA:
1) Formulir RPTKA.
2) Surat Izin Usaha dari instransi yang berwenang.
3) Akter Pendirian.
4) Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat.
5) Bagan struktur organisasi perusahaan.
6) Lokasi kerja
7. Bagan proses penyelesaian IMTA
TA-01
Pemohon --> Depnakertrans =====> Ditjen imigrasi--> Kanim
<---------
kopi telex
8. Sanksi tidak memiliki RPTKA/IMTA
1) Pidana : pasal 185 ayat & pasal 187, minimal 1 tahun; maksimal 5 tahun.
2) Denda : minimal 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah.
3) Administratif : pasal 190 ayat (2) dari teguran sampai dengan pencabutan.
Sesi pertanyaan:
1. Berapa batas umur TKA yang diizinkan bekerja di Indonesia?
*Untuk jabatan teknis maksimal 60 tahun, namun jika TKA berumur lebih dari 60 tahun
namun masih dipergunakan maka perusahaan wajib membuat surat pernyataan.
*Pemodal, komisaris, direktur : tak terbatas.
No comments:
Post a Comment